Keprihatinan terhadap keadaan negara yang sedang terjadi

Menelusuri berbagai permasalahan aktual yang tengah dihadapi masyarakat dan negara saat ini, terlihat dengan jelas bahwa pemerintah dan negara ini telah:

1. Gagal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Walaupun pemerintah mengklaim bahwa angka kemiskinan terus menurun, namun kenyataannya masih banyak rakyat yang hidup dalam keadaan miskin. Hal ini terlihat dari jumlah lebih dari 70 juta penduduk yang masih menerima bantuan raskin. Tidak hanya itu, saat ini sedang terjadi krisis pangan, harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi yang semakin sulit. Tercatat sebanyak 4 juta anak Indonesia mengalami masalah gizi buruk. Masyarakat terpaksa berutang, mengurangi konsumsi makanan, atau bahkan makan terbatas seperti nasi tiwul (yang menyebabkan 6 orang meninggal) atau melakukan tindakan bunuh diri.

2. Gagal dalam menjaga moralitas masyarakat.
Konten pornografi dan tindakan pornoaksi semakin merajalela. Baik di dunia maya (internet) maupun di dunia nyata. Meskipun Undang-Undang Pornografi telah diberlakukan, tetapi kenyataannya masih terdapat banyak pelanggaran. Seks bebas seolah telah menjadi hal yang biasa. Lebih dari 51% pelajar di daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), 54% di Surabaya, 47% di Bandung, dan 52% di Medan mengaku telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Fenomena ini juga terjadi pada kalangan dewasa. Akibatnya, banyak kasus kehamilan di luar nikah yang berujung pada tindakan aborsi.

3. Gagal melindungi kekayaan rakyat
Kekayaan rakyat seperti minyak dan gas bumi, sumber daya alam lainnya tak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat, melainkan oleh sekelompok kecil orang, termasuk pihak asing, melalui kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. Salah satu contoh adalah rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak, yang sebenarnya hanya untuk memuluskan liberalisasi sektor migas dengan mencabut subsidi. Alasan bahwa pembatasan ini diperlukan untuk mengurangi beban subsidi tidaklah tepat, karena beban utama APBN berasal dari pembayaran utang dan bunga utang serta keperluan lainnya. Sebagai contoh, dana yang digunakan untuk 244 pilkada tahun 2010 sebesar Rp 55 Triliun, sementara kebijakan pembatasan BBM subsidi hanya akan menghemat sekitar Rp 3,8 triliun.

4. Gagal memberantas korupsi dan mafia hukum
Korupsi semakin merajalela, terutama dilakukan oleh para pejabat yang menjadi semakin masif dan sistemik. Terbukti dengan 148 kepala daerah yang saat ini tersandung kasus korupsi, termasuk 17 Gubernur. Kasus korupsi ini bahkan melahirkan kasus korupsi baru melalui mafia hukum yang dapat mengendalikan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara. Hal ini menyebabkan banyak kasus korupsi yang tidak terungkap, seperti skandal Bank Century atau mafia Perpajakan.

6. Kegagalan dalam melindungi keyakinan umat
Berkembangnya kasus pemurtadan dan aliran sesat di seluruh penjuru menunjukkan kegagalan dalam melindungi aqidah umat. Saat ini, terdapat lebih dari 250 aliran sesat yang meresahkan. Meskipun telah diakui sebagai sesat, Ahmadiyah tetap leluasa beraktivitas tanpa kendala, padahal Depag dan MUI sudah merekomendasikan pembubaran. Belum lagi maraknya praktik kemusyrikan dan paham Sepilis. Semua ini menjadi bukti bahwa negara gagal menjaga keyakinan umat yang mayoritas beragama Islam.
 
7. Kegagalan dalam membimbing masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah
Yang paling penting adalah negara telah gagal membawa masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah SWT dengan tetap memegang teguh prinsip sekularisme dan kapitalisme. Meskipun kemerdekaan ini datang atas berkat dan rahmat Allah SWT, namun ketaatan terhadap aturan-aturan-Nya masih minim. Syariah seringkali diabaikan dan hukum jahiliah masih tetap diterapkan.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia menyatakan bahwa negara ini telah mengalami kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang mendasar. Kegagalan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu pemimpin yang tidak dapat dipercaya dan sistem yang buruk yang diterapkan dalam pengaturan negara, yaitu sistem sekuler dan kapitalisme. Oleh karena itu, jika ingin melakukan perbaikan yang sebenarnya, maka sistem yang telah gagal harus dihapuskan. Sebagai gantinya, diperlukan sistem yang berasal dari Dzat Yang Maha Benar dan Maha Tahu, yaitu syariah Islam yang tidak akan pernah gagal. Selain itu, diperlukan juga pemimpin yang baik, yang patuh pada syariah dan dapat memimpin dengan amanah.

Indonesia juga menekankan pentingnya seruan "Selamatkan Indonesia Dengan Syariah". Hal ini disebabkan karena hanya dengan penerapan syariah secara menyeluruh di bawah bendera Khilafah, seluruh aspek kehidupan rakyat dan negara ini dapat diatur dengan sebaik-baiknya sehingga semua kebaikan yang diidamkan dapat terwujud. Oleh karena itu, diserukan kepada seluruh komponen umat untuk sungguh-sungguh dan penuh kesabaran dalam memperjuangkan tegaknya syariah dan Khilafah di negeri ini.